Metode Analisis Framing

Jasa Penulisan Makalah - Dalam sebuah disiplin ilmu komunikasi, ada banyak metode yang digunakan untuk menganalisis media, salah satunya adalah analisis framing. Selain itu juga ada analisis isi dan analisis semiotik. Prinsip sederhana dari analisis framing adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang atau perpektif yang digunakan oleh wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu berita dan menuliskannya menjadi berita.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian komunikasi politik bersifat spesifik, karena materi bahasan terarah kepada topik tertentu yaitu politik dan aspek-aspek yang tercakup di dalamnya.Secara filosofis kajian komunikasi politik adalah hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara.Perkembangan komunikasi politik sendiri dalam kajian ilmiah ditandai salah satunya oleh munculnya aneka pendekatan teoritik serta metode penelitian. Pendekatan teoritik dipengaruhi oleh disiplin ilmu komunikasi, dan sebagian lain dipengaruhi oleh disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan bahasa dan sastra. Pendekatan – pendekatan teoritik yang ada dalam kajian komunikasi politik antara lain pendekatan fungsional, pendekatan bahasa, pendekatan lingkungan, pendekatan organisasional, pendekatan uses and gratification, pendekatan kontruktivisme, dll.

Analisis Framing

Salah satu pendekatan yang akan kami bahas kali ini adalah pendekatanframing yang merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkap rahasia dibalik sebuah perbedaaan bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. Pendekatanframing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media.Dengan demikian realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu.Setiap media memilki cirinya tersendiri dalam memberitakan suatu peristiwa, dalam menyajikan berita yang akan disampaikan kepada khalayak tentunya harus mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh keredaksian yang tentunya dapat membatasi kebebasan wartawan danlam menuliskan dan menyampaikan berita.

Kebijaksanaaan redaksional tersebut menjadi pedoman dan ukuran dalam menentukan kjadian macam apa yang patut diangkat serta dipilih untuk menjadi berita maupun bahan komentar.Selain kebijakan redaksional yang dapat menentukan ciri pemberitaan suatu media, adanya kepentingan juga menjadi salah satu factor yang sangat menentukan bagaimana suatu media membahas suatu berita tertentu. Kepentingan tersebut dapat dilihat dengan menganalisis secara detail berita yang disajikan, apakah membela kepentingan pemerintah, kepentingan pemilik modal ataukah kepentingan rakyat. Pemberitaan media inilah yang mempengaruhi komunikasi politik, bagaimana pengemasan berita oleh media dapat mempengaruhi situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik dsb yang dibahas dalam pendekatan framing.Analisis framing adalah suatu pendekatan analisis untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media, realitas yang disajikan secara menonjol atau menarik mempunyai peluang besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas. Karena itu dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain, serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana.[1]

Perbedaan framing suatu berita oleh setiap media, mengungkapkan siapa menendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas, dst. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sangat mungkin diperoleh karena analisis framing merupakan suatu seni-kreativitas yang memiliki kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu.Ada dua esensi utama dari analisis framing yaitu, Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai.Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput.Kedua, bagaimana fakta ditulis.Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan.

B. Perumusan Masalah

Pendekatan framing dalam komunikasi politik memiliki konteks tentang pemberitaan media massa, pada makalah ini akan dibahas mengenai :

1. Bagaimana pendekatan framing dalam komunikasi politik?

2. Pengaruh media framing terhadap individual audience framing ?

3. Contoh kasus pendekatan framing dalam komunikasi politik Indonesia !

C. Tujuan

Untuk mengetahui dan memahami factor apa saja yang dapat mempengaruhi framing suatu media dan dampaknya terhadap komunikasi politik, agar dapat dilakukan analisa pada kasus-kasus tertentu.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pendekatan Framing

Komunikasi pada dasarnya adalah aktifitas atau proses dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan saluran tertentu untuk tujuan tertentu yang bisa memunculkan efek dan juga feed back. Komunikasi sebagai sebuah ilmu mencoba memahami komunikasi melalui teori-teori yang diuji untuk menjelaskan fenomena yang terkait dengan produksi, pengolahan dan efek.[2]
Baca juga: Efek-efek Komunikasi Sosial.

Komunikasi juga melakukan kajian terhadap proses komunikasi baik di dalam percakapan informal, interaksi kelompok, atau komunikasi massa.[3]Komunikasi massa pada awalnya masih berbentuk lisan berupa kemampuan retorika seperti dikemukakan Aristoteles dan kemudian semakin berkembang ketika muncul jurnalisme. Jurnalisme inilah yang kemudian menjadi cikal bakal konsep media massa sebagai cara menyampaikan pesan kepada khalayak.

Secara umum, metode analisis framing dapat diartikan sebagai suatu metode untuk memahami bagaimana realitas dibingkai oleh media, framing merupakan strategi konstruksi dan simplifikasi realitas sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada pembaca.Peristiwa-peristiwa diatur sedemikian rupa dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Anggapan dasar analisis framing ialah bahwa realitas sosial bukalah sesuatu yang terjadi secara taken for granted, melainkan sesuatu yang dimaknai dan dikonstruksi dengan fakta tertentu. Fokus pembahasan analisis framing terletak pada bagaimana cara media untuk memahami realitas dan mengkonstruksi makna-makna realitas, serta bagaimana cara media menyajikan realiya tersebut sebagai sebuah pemberitaan di media.

Istilah framing disini cenderung banyak dipakai untuk menunjuk gejala-gejala yang kendatipun sama atau mirip namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya : Wicks (1992) menggunakan istilah framing untuk menunjuk kategori-kategori kognisi yang ada pada khalayak, Hamili dan Lodge (1986) memahami framing mirip dengan yang sering dikonsepkan dengan frame, script atau schema. Iyengar dan Kinder (1987) menggunakan istilah ini sama dengan istilah agenda setting dan priming. Belakangan McCombs, Shaw dan Weaver (1997) mengatakan bahwa tidak saja agenda setting dan framing, sebagai pengaruh media, yang memiliki keterkaitan tetapi framing sebenarnya merupakan kelanjutan dari agenda setting. Itulah mengapa Scheufele mengamati bahwa penelitian mengenai framing sering kali ditandai oleh ketidakjelasan teoritik dan empirik, disebabkan karena kurangnya kesepakatan mengenai model teoritik serta terbatasnya alat-alat dan hasil-hasil penelitian yang dapat saling diperbandingkan.[4]

Framing atau pembingkaian yang dilakukan media pada dasarnya merujuk pada empat elemen, yaitu proses pendefinisian realita atau permasalahan, penjelasan sebab permasalahan, penilaian dan evaluasi terhadap masalah serta perumusan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Berikut penjelasannya :

1. Identifikasi Masalah atau Define Problem

Merupakan elemen yang menjadi master frame atau bingkai yang paling utama.Dalam elemen ini, analisis dilakukan untuk mengetahui definisi masalah oleh media. Media menggambarkan realita tersebut sebagai masalah apa, merupakan pertanyaan utama yang harus dijawab dalam elemen ini.

2. Penjelasan Sebab Permasalahan atau Diagnose Causes

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah media menggambarkan penyebab masalah, baik itu actor penyebab atau peristiwa penyebab.

3. Penilaian dan Evaluasi atau Moral Judgement

Merupakan elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argument atas pendefinisian masalah dan perumusan sebab yang telah dibuat.

4. Rekomendasi Solusi atau Treatment Recommendation

Menekankan pada rekomendasi penyelesaian masalah yang diberikan media, elemen ini berusaha mengetahui solusi apa dan bagaimana yang seharusnya diselesaikan.

Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta.Oleh karena itu, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak terelakkan.

B. Konteks Pendekatan Framing dalam Komunikasi Politik

Framing menurut Entman memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik.Frames menurutnya, menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda.Dalam konteks ini, framing memainkan peran utama dalam medesakkan kekuatan politik dan frame dalam teks berita sungguh merupakan kekuasaan yang tercetak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, framing merupakan konstruksi realitas yang merupakan pekerjaan media massa. Isi media massa adalah hasil para pekerja mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, diantaranya realitas politik. Pada umumnya terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media massa khususnya oleh para komunikasi massa apabila melakukan konstruksi realitas politik yang berujung pada pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik, yaitu :

1. Dalam hal pemilihan kata atau symbol politik, sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan namun telah menjadi sifat dari pembicaraan politik untuk selalu memperhitungkan symbol politik. Dalam komunikasi politik para komunikator bertukat citra-citra atau makna-makna melalui lambang. Mereka saling menginterpretasikan pesan-pesan atau symbol politik yang diterimanya. Dalam konteks ini, sekalipun melakukan pengutipan langsung atau menjadikan seorang komunikator politik sebagai sumber berita dengan pilihan symbol yang digunakan sumber tersebut. Tetapi manakala media massa membuat ulasan seperti editorial, pilihan kata itu ditentukan sendiri oleh sang komunikator massa.

2. Dalam melakukan pembingkaian atau framing peristiwa politik. Adanya tuntutan teknis seperti keterbatasan-keterbatasan kolom dalam halaman, membuat berita sebuah peristiwa ditampilkan secara utuh. Atas nama kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, rumit dicoba disederhanakan melalui pembingkaian atau framing fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Untuk kepentingan pemberitaan ini, komunikator massa seringkali hanya menyoroti hal-hal penting dari sebuah peristiwa politik. Dari segi ini saja mulai terlihat ke arah mana pembentukan atau formasi sebuah berita. Ditambah pula dengan berbagai kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukam oleh siapa yang memiliki kepentingan (menarik keuntungan atau pihak mana yang diuntungkan) dengan berita tersebut.

3. Jika media menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa politik maka peristiwa itu akan memperoleh perhatian dari masyarakat. Semakin besar tempat yang diberikan maka semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh khalayak. Pada konteks ini media massa memili fungsi agenda setter sebagaimana yang dikenal dengan teori agenda setting. Tessis utama teori ini adalah besarnya perhatian masyarakat terhadap sebuah isu amat tergantung pada seberapa besar media apalagi sejumlah media, menaruh sebuah kasus sebagai headline. Diasumsikan bahwa kasus itu pasti memperoleh perhatian yang besar dari khalayak. Ini tentu berbeda jika misalnya, kasus tersebut dimuat dihalaman dalam bahkan dipojok bawah pula. Faktanya, konsumen media jarang memperbincangkan kasus yang tidak dimuat oleh media, yang boleh jadi kasus itu justru yang sangat penting untuk masyarakat.

Baca juga: Legal Opinion Pendapat Umum.

C. Media Framing dan Individual Audience Framing

Gamson dan Modiglani mendifinisikan media framing sebagai suatu pokok pengorganisasian gagasan atau pemberitaan yang memberikan makna terhadap serangkaian peristiwa. Framing berkaitan dengan memberikan isyarat kepada khalayak mengenai kontroversi apa yang ada serta apa yang menjadi pokok dari isu yang diberitakan.

Media framing pada dasarnya adalah framing berita yang mencerminkan produk media sekaligus produk dari para wartawannya ketika harus mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan kemudian menyampaikan informasi dan opini kepada khalayak. Denga kata lain, media framing pada hakikatnya merupakan konstruksi atau pendefinisian oleh media mengenai realitas atau peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, media framing mempengaruhi secara sistematik bagaimana khalayak memahami peristiwa – peristiwa, atau untuk lebih luasnya adalah realitas.

Entman menyebut individual frame sebagai gagasan – gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses informasi. Dalam hubungan ini, gagasan – gagasan (ideas) yang dimaksud bisa bersifat umum (garis besar) dan menyangkut kurun waktu yang lama, tetapi bisa juga bersifat spesifik dan menyangkut kurun waktu relatif pendek berkenaan dengan peristiwa – peristiwa atau isi – isu tertentu.

McLeod dkk dalam menggunkan istilah individual framing untuk menunjuk bagaimana individu – individu audience memberikan makna – makna terhadap berita politik. Bagi mereka individual framing adalah alat atau cara yang bekerja secara non hierarki yang berfungsi mirip seperti formulir dengan pokok – pokok persoalan di mana isi pemberitaan apapaun yang akan datang dapat diterima oleh individu – individu yang dapat diisikan ke dalamnya.[5]

D. Contoh Kasus dan Analisa

Dari pengertian diatas yaitu analisis framing adalah peran seorang wartawan dalam menciptakan, mempersepsi, dan mengkonstruksi sebuah peristiwa berdasarkan pengamatan dan persepsi pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Berikut contoh kasus pendekatan framing dalam konteks komunikasi politik :

Pemberitaan Lumpur Lapindo

Berita ini mulai hangat diperbincangkan sejak kejadian pada tanggal 29 Mei 2006.Saat itu masyarakat di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dikejutkan oleh bau menyengat yang tiba-tiba tercium.Setelah diselidiki, ternyata bau tersebut ditimbulkan oleh kebocoran pipa gas di sumur eksplorasi minyak bumi dan gas (migas) Banjar Panji- 1(BPJ-1) milik PT. Lapindo Brantas Inc. Pihak manajemen Lapindo menyebutkan lumpur panas yang menyembur tersebut akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Yogyakarta pada 27 Mei 2006. Pada tanggal 14 Juni 2006, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Departemen Energi dan BP Migas untuk melakukan investigasi.Hasil investigasi pada tanggal 19 Juni 2006, menyatakan bahwa semburan lumpur panas tersebut akibat kesalahan pengeboran.Hasil investigasi tersebut secara otomatis menggugurkan pernyataan manajemen Lapindo. Sampai sekarang, berita ini pun masih muncul di beberapa sudut media massa baik cetak maupun elektronik. Isinya kebanyakan membahas kelanjutan penanganan penduduk yang terkena bencana, efek semburan lumpur terhadap alam, dan belum tuntasnya penyelesaian masalah antara pihak pemerintah, perusahaan terkait, dan masyarakat. Walaupun sudah ada ganti rugi, namun hal tersebut masih dirasakan sebagian penduduk tidak sesuai dengan apa yang mereka alami.

Saat kejadian tersebut, media menunjukkan kejanggalan yang kontras.Independensi media dipertanyakan saat ini. Ada beberapa media yang getolmembela kepentingan pemerintah, ada yang membela pemilik modal, ada jugayang berdiri mendukung kepentingan rakyat, seperti :

a. ANTV

Pada saat terjadi kasus lumpur Lapindo, perusahaan media massa ini masih dikuasai oleh Keluarga Bakrie. Secara tidak langsung pemberitaan ANTV cenderung membela kepentingan keluarga Bakrie.Pembelaan tersebut juga memberikan efek terhadap pemerintahan, dimana Abu Rizal Bakrie sampai saat ini masih menduduki jabatan Menteri Kesejahteraan Rakyat.Bahkan, ANTV juga menukar istilah Lumpur Lapindo dengan Lumpur Sidoarjo.Sebuah framming berita yang sangat bagus untuk mengelakkan kesalahan Lapindo saat itu.

b. TVONE

Pembingkaian berita di TVOne membingkai kasus ini sebagai bencana alam dan didalam semua pemberitaan tentang lumpur Lapindo TVOne tidak pernah memberitakan dengan pemberitaan mengenai lumpur Lapindo tetapi TVOne memberitakan kejadian ini yaitu bukan lumpur Lapindo tetapi lumpur Sidoarjo. Seolah-olah tidak menyebutkan nama Lapindo sebagai topic pemberitaan dikarenakan TVOne adalah stasiun televisi milik seorang pengusaha Aburizal Bakrie dan kebetulan Lapindo adalah anak perusahaan dari grup Bakrie. Contoh dari headline beritanya adalah “Lumpur Sidoarjo Bukan Karena Pengeboran”, “Lumpur Sidoarjo akibat Rangkaian Gempa”, “Lapindo Siap Bayar Ganti Rugi Rp. 150 Miliar” dan lain - lain. Dilihat dari judul diatas bagaimana media televisi TVOne membingkai berita tersebut dan disampaikan ke pemirsa seluruh Indonesia bahwa kejadian lumpur Lapindo ini adalah murni karena bencana alam dan tidak ada hubungannya dengan pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo.

c. MetroTV

Pemberitaan tentang lumpur Lapindo menjadi topik terhangat dalam liputannya.Didalam MetroTV lebih topik pemberitaan cenderung memberitakan PT Lapindo yang bersalah, dan pemberitaan - pemberitaan murni berhubungan dengan kesengsaraan masyarakat korban lumpur Lapindo. Adapun salah satu contoh headlinenya adalah “Cicilan Ganti Rugi Korban Lapindo Tersendat”, “Korban Lumpur Lapindo Sedot Rp. 43 Triliun Uang Rakyat”, “Pembayaran Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo Molor Lagi” Dilihat dari judul tadi bagaimana media televisi MetroTV sebagai media partner dari surat kabar Media Indonesia. Membingkai kasus ini sebagai kasus yang kriminal dan perusahaan yang menyengsarakan rakyat yaitu PT. Lapindo harus diusut tuntas ke meja hukum.

E. Analisis Kasus dari Pendekatan Framing Komunikasi Politik

Dalam perkembangannya media massa tumbuh menjadi industri. Terdapat pasar yang cukup besar dalam industri media. Terlebih saat ini yang dinyatakan sebagai the information age, kebutuhan masyarakat akan informasi cukup tinggi. Industrialisme media memunculkan sistem kapitalisme. Kapitalisme media ditandai dengan munculnya industri kebudayaan di Amerika. Hal ini kemudian dikembangkan oleh Adorno dan Hokhaimer yang mengungkap tentang apa yang disebut ”industri kebudayaan” yang merupakan sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah hubungan produksi kapitalis.[6]Masa ini ditandai dengan:

a. Dijadikannya informasi sebagai komoditas

b. Munculnya media baru dan terjadi penggabungan media

c. Berpengaruhnya ekonomi dan pasar.

Menurut Denis McQuail, sistem kapitalis ini muncul karena institusi media tidak bisa dilepaskan dengan industri pasar karena adanya ketergantungan pada imbalan kerja, teknologi dan kebutuhan pembiayaan. Selain itu, media meskipun tidak mempunyai kekuasaan namun institusi media selalu berkaitan dengan kekuasaan negara karena adanya kesinambungan pemakaian media dengan mekanisme hukum.[7]

Sebagai institusi kapitalis, media lebih berorientasi pada keuntungan dan upaya untuk mengakumulasikan modal. Akibatnya, media massa berkompetisi meyajikan produk informasi yang memiliki keunggulan pasar antara lain informasi politik dan ekonomi. Ketika modal mengepung media massa, kalangan industri media massa lebih menyerupai “pedagang”, mengendalikan pers dengan memanfaatkan kepemilikan saham atau modal untuk mengontrol isi media atau mengancam institusi media yang “nakal”.

Kondisi ini terjadi karena tekanan ekonomi kepada media.Akibatnya, terjadi pertarungan idiologi di dalam institusi media itu sendiri.Media berada di persimpangan antara memihak kepada kepentingan ekonomi atau memenuhi kewajiban moral.Kondisi ini diperparah dengan adanya konglomerasi pemilikan media oleh segelintir orang.

Kasus Lapindo Untuk Kepentingan Politik

Tiga contoh stasiun televisi diatas adalah salah satu bentuk pembingkaian berita yang di bingkai oleh dua media televisi yang mempunyai pemberitaan dengan suatu peristiwa yang sama tetapi berbeda penyajian dan cara mengkonstruksi beritanya. Hal itu dikarenakan adanya pengaruh internal yang ada didalam perusahaan salah satunya adalah perang politik yang terjadi diantara pemilik modal atau pengusasa media itu sendirisehingga berita yang akan diterbitkan kepada masyarakat tidak merugikan internal perusahaan serta dapat mengangkat citra atau bahkan dapat menjatuhkan lawan politiknya karena kondisi kepemilikan yang dimiliki oleh seorang konglomerat yang berpartisipasi dalam sebuah partai politik.

Dari contoh pemberitaan tersebut sangat kental nuansa kepentingan politik.Media digunakan sebagai alat propaganda untuk tujuan politik menuju pemilihan presiden 2014.Dalam kasus pemberitaan Lapindo, Aburizal Bakrie dengan cara yang sistematis mencoba mengubah persepsi publik tentang kasus lumpur Lapindo. Melalui Group Viva yang membawahi ANTv, TV One dan Portal Berita Viva News, pemberitaan tentang Kasus Lapindo diarahkan ke hal-hal yang menguntungkan Aburizal Bakrie. Ada upaya mengalihkan isu bahwa Lumpur Lapindo bukanlah kesalahan pengeboran, tetapi akibat dari gempa bumi Jogja.Dalam upaya “cuci tangan” media milik Bakrie tidak mau menggunakan istilah Lumpur Lapindo tetapi Lumpur Sidoharjo.

Di sisi lain, serangan terhadap Aburizal Bakrie juga dilakukan oleh media massa. Media yang paling getol memberitakan kasus Lapindo adalah Media Group yang membawahi Media Indonesia dan Metro Tv.Media ini adalah milik Surya Paloh yang merupakan seteru Aburizal Bakrie ketika memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar tahun 2009.

Pertarungan kepentingan dalam kasus Lapindo dengan memanfaatkan media ini menarik untuk dikaji. Terlebih, Aburizal Bakrie adalah tokoh politik yang mempunyai kansbesar untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu 2014. Banyak pihak yang tidak suka terhadap Abu Rizal Bakrie menyerang dengan Kasus Lumpur Lapindo.Abu Rizal Bakrie yang memiliki media berusaha mengcounter dan memoles citranya agar terlihat baik dalam kasus Lapindo.

Dengan menguasai dua media televisi seperti ANTV dan TVOne, Bakrie dapat melakukan pengontrolan terhadap framing pemberitaan di kedua media tersebut.Bakrie juga merupakan politisi partai Golkar yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2014. Maka, berita – berita yang dikeluarkan oleh media – media yang dikuasainya cenderung positif sebagai media pencitraan dirinya.

Hal ini berbanding terbalik dengan pemberitaan di Metro TV, yang menayangkan pemberitaan yang negative seputar Lumpur Lapindo dan Bakrie sebagai pemilik modal.Seolah – olah hal tersebut adalah kesalahan fatal dari PT. Lapindo Brantas.Hal ini juga terkait dengan kepemilikan Metro TV oleh Surya Paloh yang merupakan saingan politik Bakrie.

Pembingkaian (Framing) yang dilakukan media membuat suatu berita dapat terus menerus ditayangkan di media sehingga muncul sebagai agenda publik. Kekuatan media massa untuk mengatur kapan pemegang kepentingan politik “naik panggung” dan “turun panggung” secara eksplisit menunjukkan bagaimana kuatnya media sebagai pembentuk opini publik.Pembingkaian adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain.[8]

Individual frame yang muncul dari media framing akan berperan untuk mempengaruhi penilaian (persepsi) terhadap peristiwa tentang Lumpur Lapindo serta dari aktor – aktor politik seperti Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Dan dari pemberitaan dari tiga media yang berbeda tersebut juga akan mempengaruhi minat atau keinginan khalayak dalam mengambil tindakan politik dan berpartisipasi dalam kegiatan politik berkaitan dengan keduanya (Aburizal Bakrie & Surya Paloh) sebagai aktor politik yang cukup ternama di mata khalayak. Tidak menutup kemungkinan bahwa semua pemberitaan dan pencitraan yang dilakukan oleh keduanya akan mempengaruhi penilaian masyarakat dalam pesta politik di Indonesia. Dengan kata lain, media framingoleh wartawan dari ketiga media yaitu ANTV, TVOne, dan Metro TV akan memunculkan sebuah individual frame yang berpengaruh dengan penilaian masyarakat berkaitan dengan masalah tentang Lumpur Lapindo, tentang Aburizal Bakrie dan Surya Paloh yang bisa dibilang sebagai pemilik media tersebut, keinginan masyarakat dalam mengambil keputusan politik dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik mengingat kedua tokoh tersebut berasal dari partai politik yang berbeda.

Opini publik sangat berpengaruh pada pilihan politik mayoritas dimana opini tersebut dikendalikan oleh bagaimana media massa mengemas agenda-agenda politik yang ingin diraih suatu kelompok.Jika penyebab yang ditetapkan adalah kesalahan prosedur maka opini publik akan dengan mudah terbentuk dan mengarah pada rendahnya kredibilitas perusahaan-perusahaan dibawah grup Bakrie. Dan ini akan berpengaruh secara signifikans terhadap kredibilitas Abu Rizal serta partai Golkar secara keseluruhan. Sebaliknya jika penyebab yang ditetapkan ialah bencana alam. Maka publik dengan lebih mudah digiring pada satu penyebab yang bersifat ketidakpastian. Termasuk skema penyelesaian ganti rugi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa metode analisis framing dapat diartikan sebagai suatu metode untuk memahami bagaimana realitas dibingkai oleh media, framing merupakan strategi konstruksi dan simplifikasi realitas sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada pembaca. Bisa dicontohkan bahwa di stasiun televisi metro tv pemberitaan tentang lumpur lapindo memang ditekankan bahwa musibah itu terjadi karena kesalahan PT Lapindo, berbeda dengan pemberitaan ANTV dan TV One yang seoalah-olah selalu menutupi berita tersebut. Dari situ bisa terlihat jelas bahwa stasiun televisi ANTV dan TV One melakukan framing atau pembingkaian berita yang berbeda dalam kasus yang sama. Berita di ANTV dan TV One tentang lumpur lapindo cenderung kearah posistif dan seakan-akan tidak menyalahkan PT Lapindo yang Anak perusahaan Bakrie group milik ARB yang juga pemilik stasiun televisi ini. Sangat terbalik dengan pemberitaan di Metro TV yang memberitakan lebih kearah negative yang menyalahkan PT Lapindo tentang peristiwa ini.

Dari contoh tersebut bisa diketahui bahwa media Framing digunakan oleh dua aktor politik Abu rizal bakrie dan Surya Paloh untuk menciptakan pencitraan kepentingan politiknya. Pencitraan diharapkan dapat mempengaruhi minat dan keinginan khalayak dalam melakukan partisipasi politik yang berkaitan dengan kedua tokoh politik tersebut.

B. Saran

Setelah mengerti dan mendalami metode analisis framing diharapkan kita lebih bisa mengerti dan memahami apa yang diberitakan oleh media. Kita dapat mengerti mana pemberitaan yang memang benar-benar sesuai dengan realitas yang ada dimasyarakat dan mana pemberitaan yang bermuatan kepentingan, entah itu kepentingan politik atau kepentingan pencitraan dari pemilik media tersebut.

Dalam perspektif komunikasi politik, sebenarnya kita dapat mengetahui bahayanya media penyiaran dikuasai oleh para politisi diantaranya dengan analisis framing. Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan untuk menguntungkan si pemilik modal yang juga pengurus partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Dharma, Agus. 1987.Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga.

F. Verdeberber, Rudolph dan Kathleen S. Verdeberber, Communicate, Iinternational Studen Edition. USA: Thomson Wadsworth.

Griffin, EM. A First Look At Communication Theory 5th Edition. Mc Grow.

Pawito. 2009. Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra.

R. Bergerr, Charless dan Steven H. Chaffee. 1989. The Study of Communication as a Sciencedalam Charless R. Bergerr dan Steven H. Chaffee, Handbook of Communication Science. London: Sage Publication

Sobur, Alex. 2006. Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

[1] Alex Sobur, 2006, Analiss Teks Media :suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik dan analisis framing, (Bandung : PT Remaja Rosadakarya), hlm. 164

[2]Charless R. Bergerr dan Steven H. Chaffee “The Study of Communication as a Science” dalam Charless R. Bergerr dan Steven H. Chaffee, “Handbook of Communication Science”, Sage Publications, London, Edisi II 1989, hlm 17.

[3]Rudolph F. Verdeberber dan Kathleen S. Verdeberber, Communicate, international Studen Edition, Thomson Wadsworth, USA, hlm 2.

[4] Pawito, Ph.D., 2009, Komunikasi Politik : Media Massa dan Kampanye Pemilihan, (Yogyakarta : JALASUTRA) hlm. 50-51

[5]Ibid, hlm. 52-56

[6]Griffin, EM, “A First Look At Communication Theory” 5th Edition, Mc Grow

[7]McQuil, Denis, Teori Komunikasi Massa, Agus Dharma (terj.), Erlangga; Jakarta, 1987,hlm. 40.

[8]Robert M. Entman.Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy. Chicago: University of Chicago Press hal. 5